HARIANSINARPAGI.COM, Jakarta | Langkah tegas pemerintah dalam memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pegawai yang terlibat dalam judi online mendapat dukungan dari berbagai akademisi dan pakar. Upaya ini dinilai penting untuk menjaga integritas aparatur negara serta memberikan efek jera terhadap para pelanggar.
Dosen Kajian Media dan Budaya Universitas Muhammadiyah Surabaya, Radius Setiyawan, mengungkapkan bahwa perjudian adalah masalah lama, namun dengan media yang kini berkembang menjadi digital, dampaknya jauh lebih serius. “Saya pakai istilah sebagai isu kejahatan purba. Sejak dulu yang namanya perjudian sudah ada, sudah pernah ada. Bedanya dengan sekarang adalah soal mediumnya. Kalau dulu ada sabung ayam, dadu, mungkin itu medium fisik. Saat ini pertarungan dalam judi online adalah pertarungan langsung,” kata Radius.
Menurut Radius, perbedaan medium dari fisik ke digital menimbulkan dampak yang lebih berbahaya. Interaksi dalam perjudian online menciptakan pola perilaku yang berpotensi merusak, terutama ketika medium fisik berubah menjadi siber. “Tentu saat ini [judi online] lebih punya dampak yang berbahaya ketika mediumnya berubah dari fisik ke siber, termasuk interaksi yang dihasilkan juga akan berbeda,” tambahnya. Radius menegaskan bahwa langkah pemerintah dalam menindak pelaku judi online patut diapresiasi. “Saya kira ini patut diapresiasi (soal penangkapan pelaku judi online), terkait instrumen undang-undang itu satu hal yang harus diapresiasi,” ungkapnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dukungan serupa datang dari Pakar Hukum Siber Universitas Indonesia, Intan Pratama. Ia menyatakan bahwa keterbukaan pemerintah dalam mengungkap praktik judi online di lingkup internal pemerintahan adalah langkah yang perlu diapresiasi. Menurut Intan, transparansi ini penting agar masyarakat melihat komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum di tubuh institusi negara. “Langkah pemerintah mengungkap praktik judi online di lingkup internal pemerintahan patut diapresiasi. Transparansi ini penting agar publik memahami komitmen pemerintah dalam menindak tegas pelanggaran hukum,” katanya.
Intan juga menekankan perlunya penguatan sanksi hukum sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari kegiatan ilegal. Ia menilai bahwa penangkapan sejumlah pegawai menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas institusi. “Pemerintah perlu terus memperkuat sanksi hukum agar dapat menjadi peringatan yang jelas bagi seluruh aparatur negara, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari kegiatan ilegal. Penangkapan sejumlah pegawai ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membersihkan institusi dari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Intan menganggap bahwa langkah pemerintah ini adalah upaya positif yang perlu didukung oleh semua pihak. Ia berharap dukungan masyarakat dan lembaga terkait dapat memperkuat komitmen dalam memberantas praktik-praktik judi online, terutama di kalangan pegawai negeri. “Ini adalah langkah positif yang perlu didukung semua pihak,” tegas Intan.
Dukungan akademisi dan pakar ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam memberantas judi online yang tidak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga merusak moral dan integritas institusi. (*)
