HARIANSINARPAGI.COM, Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mengatakan efisiensi anggaran tidak bisa diartikan sebagai pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).
Presiden menegaskan pentingnya efisiensi anggaran daerah sebagai salah satu kunci dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Efisiensi jangan diartikan potong transfer daerah,” ucap Prabowo saat berpidato di acara peresmian pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Presiden, transfer ke daerah ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Tapi, kata dia, pada akhirnya semua program pemerintah diperuntukan untuk masyarakat di daerah.
Prabowo pun mengapresiasi langkah sejumlah kepala daerah yang mampu melakukan efisiensi besar dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Efisiensi dikurangilah perjalanan dinas, rapat-rapat, seminar-seminar, dan kunjungan kerja. Yang penting adalah kerja, bukan kunjungan kerjanya,” ujar Presiden.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, anggaran transfer daerah ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini menyusut dari alokasi APBN 2025 yang mencapai Rp 919 triliun dengan outlook mencapai Rp 864,1 triliun.
Menurut Kepala Negara, dana hasil efisiensi dapat dialihkan untuk program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan irigasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta penguatan ketahanan pangan.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan mencatat efisiensi anggaran hingga Rp3,53 triliun dalam periode 2020 hingga 2025.
Efisiensi tersebut diperoleh dari hasil benchmarking serta evaluasi terhadap belanja yang dinilai tidak diperlukan.
“Kita bisa mengestimasi total efisiensi 2020-2025 adalah sebesar Rp3,53 triliun,” kata Suahasil dalam Raker dengan Komisi XI DPR, di Jakarta.
Wamenkeu menambahkan, Kemenkeu masih akan melakukan efisiensi anggaran internal pada tahun 2026. Salah satu fokus utamanya adalah menekan pengeluaran birokrasi.
“Di tahun 2026, dalam rencana kerja anggaran 2026, kita akan terus melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran dan perluasan strategi efisiensi anggaran termasuk dalam konteks pelaksanaan kolaborasi kegiatan, kemudian perluasan implementasi standardisasi biaya, pengendalian biaya belanja birokrasi, juga perluasan kantor-kantor layanan bersama Kemenkeu di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah telah menetapkan sejumlah program sosial sebagai fokus utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Menurut mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, serta pemeriksaan kesehatan gratis akan menjadi komponen penting dalam belanja negara tahun depan.
“Program-program yang telah dirancang bertujuan untuk memberikan dampak positif secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menganggap kebijakan ini sangat penting dalam upaya membangun dasar sumber daya manusia Indonesia yang lebih tangguh di masa mendatang,” pungkasnya.
