HARIANSINARPAGI.COM, Jakarta | Masa pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) resmi berakhir pada 30 Juni 2024. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa hingga pukul 09.00 WIB pada 29 Juni 2024, jumlah NIK-NPWP yang belum dipadankan mencapai 670 ribu atau 0,9% dari keseluruhan data yang ada.
“Dari total 74,67 juta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, tersisa sebanyak 670 ribu atau 0,9% NIK-NPWP yang masih harus dipadankan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (1/7/2024).
Capaian Pemadanan NIK-NPWP
Dwi Astuti menyebutkan bahwa sebanyak 74 juta NIK-NPWP sudah berhasil dipadankan. Jumlah tersebut setara dengan 99,1% dari Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam negeri. “Artinya, 99,1 persen Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri telah melakukan pemadanan NIK-NPWP,” ujar Dwi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dwi juga menjelaskan bahwa dari seluruh NIK-NPWP yang sudah dipadankan, ada sebanyak 4,36 juta data yang dipadankan secara mandiri oleh WP. Sementara sisanya dipadankan melalui sistem DJP.
Persiapan Peluncuran Core Tax System
DJP melaksanakan program pemadanan NIK-NPWP sebagai persiapan peluncuran core tax system. Dengan pemadanan ini, diharapkan administrasi perpajakan akan menjadi lebih sederhana dan efektif. Program ini memberikan tenggat waktu kepada WP orang pribadi untuk melakukan pemadanan paling lambat pada 30 Juni 2024, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022.
Konsekuensi bagi Wajib Pajak
DJP mengingatkan bahwa WP yang tidak memadankan NIK sebagai NPWP hingga batas waktu yang ditentukan akan mengalami kendala dalam mengakses layanan perpajakan yang mensyaratkan NPWP. Misalnya, WP akan mengalami kesulitan saat ingin memenuhi kewajiban pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak.
Dengan berakhirnya masa pemadanan ini, DJP mengimbau kepada seluruh WP yang belum melakukan pemadanan untuk segera melakukannya agar tidak mengalami hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Berakhirnya masa pemadanan ini menandai langkah penting dalam upaya DJP untuk memperkuat sistem perpajakan di Indonesia dan memastikan bahwa administrasi perpajakan dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.(wld)
