IKA HMR Minta Pemerintah Pastikan Jalur Tambang Tidak Melewati Area Padat Penduduk

Selasa, 21 Oktober 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANSINARPAGI.COM | Bogor, 20 Oktober 2025 – Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Rumpin (IKA HMR) menyampaikan keprihatinan sekaligus dorongan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memastikan rencana jalur tambang benar-benar tidak melewati kawasan padat penduduk.

Ketua Umum IKA HMR, Ibnu Sakti Mubarok, menegaskan bahwa tujuan utama pembangunan jalur tambang adalah menciptakan solusi, bukan menambah masalah baru bagi masyarakat sekitar.

Baca juga:  Polsek Curug Gelar KRYD di Perbatasan, Antisipasi 3C dan Aksi Jalanan

“Kami sangat mendukung dan memahami niat baik pembangunan jalan tambang untuk mengurangi dampak lalu lintas kendaraan berat di jalan umum. Namun faktanya, jalur yang hanya sampai Huluwarang belum sepenuhnya menjawab harapan masyarakat. Bila jalur tersebut tetap melewati kawasan padat penduduk seperti Desa Sukasari, Tamansari, dan terutama Sukamulya, maka potensi gangguan keselamatan dan kenyamanan warga akan tetap ada,” ujar Ibnu Sakti mubarok.

IKA HMR menilai bahwa pembangunan jalan tambang yang tidak tersambung langsung dengan jalur tol—seperti rencana ke Tol Parung-BSD- akan menimbulkan ketimpangan baru. Selama jalan tambang belum terhubung secara utuh, kendaraan tambang tetap akan melintas di jalur padat penduduk yang berisiko tinggi.

“Pemkab dan Pemprov sebaiknya menghitung ulang jalur yang direncanakan. Jangan sampai proyek yang dimaksudkan sebagai solusi justru menjadi sumber masalah baru. Kalau koneksi ke tol komersil masih harus menunggu lama, maka proyek ini perlu dikaji ulang dari awal,” tambah Sakti.

Baca juga:  Bhabinkamtibmas Sukabakti Ajak Warga Tingkatkan Siskamling untuk Cegah Gangguan Kamtibmas

IKA HMR menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keselamatan warga, keberlanjutan lingkungan, dan keadilan sosial. Jalur tambang harus dirancang secara komprehensif dengan melibatkan masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan agar benar-benar membawa manfaat bersama.

Penulis : Red

Editor : Redaktur

Berita Terkait

Tim Natal Nasional Bantu Distribusi Bantuan atas Instruksi Prabowo ke Sumut, Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat
Presidium BPP-KTT Rayakan Harlah ke-4 dengan Doa Bersama dan Pemotongan Tumpeng
Maraknya Peredaran Obat Keras Daftar ‘G’ di Bandung, Barat APH Diminta Turun?
Prabowo Tegaskan Lagi soal MBG: Tidak Boleh Ada Sedikit pun Penyimpangan!
Prabowo Tegaskan Pemerintah Tanggung Jawab Penuh Atas MBG, Perketat Pengawasan untuk 0 Penyimpangan
Anatomi Indonesia Soroti Dugaan Mafia Tambang, Pelabuhan Ilegal, hingga Keterlibatan Oknum Inspektur ESDM di Maluku Utara
Ketua GWI Provinsi Banten Memberikan Apresiasi Kepada Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan
Polres Metro Tangerang Kota Patroli Jalan Kaki, Wujudkan Rasa Aman di Kawasan Keramaian Pasar Babakan
Berita ini 24 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 29 November 2025 - 18:12

Tim Natal Nasional Bantu Distribusi Bantuan atas Instruksi Prabowo ke Sumut, Masjid Tampung Pengungsi dari Semua Umat

Minggu, 23 November 2025 - 23:43

Presidium BPP-KTT Rayakan Harlah ke-4 dengan Doa Bersama dan Pemotongan Tumpeng

Kamis, 20 November 2025 - 15:00

Maraknya Peredaran Obat Keras Daftar ‘G’ di Bandung, Barat APH Diminta Turun?

Selasa, 18 November 2025 - 13:57

Prabowo Tegaskan Lagi soal MBG: Tidak Boleh Ada Sedikit pun Penyimpangan!

Selasa, 18 November 2025 - 13:53

Prabowo Tegaskan Pemerintah Tanggung Jawab Penuh Atas MBG, Perketat Pengawasan untuk 0 Penyimpangan

Berita Terbaru