HARIANSINARPAGI.COM, Jakarta | Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memimpin rapat penanganan bencana Sumatera bersama sejumlah Menteri dan Kepala Daerah. Rapat tersebut membahas terkait pembangunan 2600 hunian tetap (Huntap) untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di Jakarta pada Kamis (25/12).
Maruarar menyampaikan pembangunan Huntap akan bergotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi sebagai bentuk nyata kehadiran negara untuk rakyat.
“Kami memimpin rapat percepatan pembangunan 2.600 hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyat, melalui semangat gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi,” ujarnya dikutip dalam keterangan akun @maruararsirait, Jumat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, Maruarar menekankan lokasi huntap akan aman dari bencana dan tidak merusak lingkungan, agar masyarakat terdampak dapat segera menempati rumah layak huni.
“Kami menegaskan agar lokasi hunian tetap dipersiapkan dengan baik: aman dari banjir dan longsor, tidak merusak lingkungan, dekat dengan fasilitas umum, serta jelas secara hukum,” ungkapnya.
Maruarar menegaskan pembangunan hunian tetap ini merupakan bagian dari kesiapan pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta melibatkan dukungan lintas kementerian dan lembaga.
“Kecepatan dan kesiapan pemerintah daerah menjadi kunci agar pembangunan hunian gotong royong ini bisa segera diwujudkan,” jelasnya.
Selain itu, Mauarar juga turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Yayasan Buddha Tzu Chi yang telah bersedia untuk ikut gotong royong dalam pembangunan hunian tetap, serta seluruh jajaran, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga.
“Kami mengapresiasi seluruh pihak yang hadir, baik secara luring maupun daring, para menteri, wakil menteri, kepala daerah, dan jajaran pemerintah daerah yang tetap meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran demi kepentingan rakyat, bahkan di hari libur keagamaan,” pungkasnya.
Sementara, sambil menunggu proses pembangunan Huntap. Kementerian Sosial RI akan menempatkan warga terlebih dahulu di hunian sementara (huntara). Pemerintah melalui Kemnsos juga mengusulkan akan memberikan bantuan jaminan hidup sebesar Rp450 ribu per orang per bulan hingga maksimal tiga bulan, serta dukungan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per rumah bagi keluarga terdampak.
“Kami memberikan jaminan hidup, kita tunaikan sebesar 10.000 rupiah atau misalkan menjadi 15.000, berarti sebulannya mendapatkan 450.000 perorang untuk membeli lauk pauk selama di Huntara, selama-lamanya 3 bulan,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf secara daring dalam rapat.
Hadir dalam rapat tersebut baik secara daring dan luring yakni Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
