HARIANSINARPAGI.COM, TANGERANG | Proyek peningkatan jalan hotmix di Perumahan Indah Blok C, RW 06, Desa Pasir Nangka, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, mendapat sorotan tajam. Dugaan bahwa proyek tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) memicu kekhawatiran publik terkait kualitas pengerjaannya.
Proyek yang dilaksanakan oleh CV. Putra Jabal Karan ini menelan anggaran sebesar Rp198.401.000, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang Tahun 2024. Namun, temuan di lapangan menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Ketebalan aspal hotmix yang digunakan tampak tipis dan pengerjaannya dinilai asal-asalan. Selain itu, pekerja proyek tidak dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD), yang merupakan pelanggaran serius terhadap aturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
Ketua Jaringan Pemberantas Korupsi (JPK) DPW Banten, Muslik S.Pd., mengecam keras kualitas pengerjaan proyek ini. Ia menegaskan bahwa infrastruktur jalan memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, proyek yang menggunakan anggaran publik harus dilakukan dengan standar kualitas yang tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Anggaran sebesar ini seharusnya menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan berdampak positif bagi masyarakat. Jika pengerjaannya tidak sesuai RAB, ini adalah bentuk pengabaian tanggung jawab yang serius dan harus segera dievaluasi,” tegas Muslik.
Proyek ini berada di bawah pengawasan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kabupaten Tangerang. Sayangnya, hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas maupun pelaksana proyek belum memberikan tanggapan resmi atas dugaan tersebut.
Muslik mendesak pemerintah daerah untuk segera bertindak tegas. “Transparansi dan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar penyimpangan seperti ini tidak terulang. Jika benar ada pelanggaran, maka harus dilakukan investigasi dan perbaikan secara menyeluruh,” lanjutnya.
Sebagai langkah nyata, Muslik mengonfirmasi bahwa pihaknya akan segera mengirimkan surat resmi kepada dinas terkait untuk meminta klarifikasi dan evaluasi. “Kami tidak akan tinggal diam. Surat resmi akan segera kami kirimkan untuk memastikan ada tindak lanjut dari pihak berwenang,” katanya menambahkan.
Muslik juga berharap agar pemerintah dan instansi terkait memberikan perhatian serius terhadap proyek ini. Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap pembangunan infrastruktur membawa manfaat maksimal sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan. “Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik,” tutupnya.
Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berintegritas. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan masalah ini demi kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat luas.
Penulis : Red
