HARIANSINARPAGI.COM, LAMPUNG UTARA | Ratusan guru honorer di Kabupaten Lampung Utara menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD pada awal pekan ini. Dalam aksi tersebut, mereka menyerukan tuntutan agar pemerintah segera mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara penuh waktu. Aksi ini menjadi sorotan penting karena mencerminkan ketidakpastian yang telah lama mereka hadapi.
Aksi damai yang berlangsung secara tertib ini menuntut pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN sebagai turunan dari Undang-Undang ASN terbaru. Para guru berharap kebijakan ini mampu menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
Yeni, seorang guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun, mengungkapkan keluh kesahnya. “Kami sudah berjuang mencerdaskan anak bangsa dengan gaji sangat kecil, hanya dua ratus sampai lima ratus ribu rupiah per bulan. Itu bahkan tidak cukup untuk makan sehari-hari,” ungkap Yeni dengan mata berkaca-kaca.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menegaskan bahwa perjuangan ini bukan soal meminta belas kasihan, tetapi soal menuntut keadilan. “Kami hanya ingin pengabdian kami dihargai. Sudah cukup lama kami menunggu, sekarang saatnya pemerintah mendengarkan,” tambahnya.
Dalam tuntutannya, para guru honorer yang tergabung dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) kategori R2 dan R3 meminta penghentian sementara rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK. Mereka juga menyerukan agar diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang memberikan kepastian hukum atas status mereka sebagai tenaga pendidik.
Selain itu, para guru juga mengusulkan revisi terhadap kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah, yang dianggap menjadi penghalang utama dalam proses pengangkatan tenaga honorer. Untuk mewujudkan solusi konkret, mereka mendesak adanya koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, DPR RI, dan BKN.
Aksi damai ini mendapat perhatian dari DPRD Lampung Utara. Ketua DPRD menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi para guru kepada pemerintah pusat. “Para tenaga honorer ini adalah pilar utama pendidikan di daerah. Tuntutan mereka adalah hal yang sangat penting untuk segera ditindaklanjuti,” tegas Ketua DPRD.
Aksi damai ini tidak hanya menjadi bentuk perjuangan para guru honorer, tetapi juga simbol harapan akan perubahan besar dalam dunia pendidikan di Lampung Utara. Para guru berharap pemerintah segera bertindak untuk memberikan kepastian hukum, kesejahteraan, dan penghargaan yang layak atas pengabdian mereka.
“Ini bukan hanya soal kami, tetapi soal masa depan pendidikan anak-anak bangsa,” tutup Yeni penuh harap.
Publik kini menantikan respons nyata dari pemerintah atas aspirasi ini. Jeritan hati para guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di daerah-daerah terpencil diharapkan dapat menjadi awal perubahan yang selama ini dinantikan.
Penulis : Yadi
