HARIANSINARPAGI.COM, Jakarta | Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai satu tahun masa kerja dengan capaian besar di bidang prioritas nasional: swasembada pangan, swasembada energi, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) yang merupakan bagian program unggulan Asta Cita.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa stok beras nasional kini mencapai lebih dari 4 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Produksi beras tahun ini diperkirakan menembus 33–34 juta ton, sementara produksi jagung meningkat sekitar 1,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini bukti bahwa kebijakan kolaboratif lintas sektor benar-benar memberikan dampak ekonomi yang besar bagi petani kita,” kata Amran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 pada September 2025, naik dari bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, mengatakan peningkatan NTP mencerminkan perbaikan kesejahteraan petani di tengah penguatan rantai produksi nasional.
“Dengan produksi Januari–November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ungkap Habibullah.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, program koperasi desa dan revitalisasi tambak turut menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
“Sinergi sektor pertanian dengan pemberdayaan ekonomi desa menjadi fondasi kemandirian pangan nasional,” ujarnya.
Di bidang energi, Wamen Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mencatat investasi di sektor hilirisasi mineral mencapai lebih dari Rp 190 triliun hingga awal September 2025, dengan porsi terbesar berasal dari nikel dan tembaga.
“Hilirisasi kini menjadi motor penggerak baru bagi swasembada energi yang berkelanjutan,” terangnya.
Dalam bidang pembangunan manusia, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu capaian terbesar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan bahwa hingga akhir September 2025, lebih dari 1,1 miliar porsi makanan bergizi telah tersaji di seluruh Indonesia. Pemerintah juga telah membentuk 10.012 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan tetap terjaga.
“MBG bukan hanya soal gizi, tapi juga pemberdayaan ekonomi rakyat,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan.
Ia menyebut lebih dari 6.400 UMKM lokal kini terlibat dalam rantai pasok program tersebut.
Di bidang kesehatan, Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah menjangkau 38 provinsi dan lebih dari 10.000 fasilitas kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut lebih dari 36 juta warga telah mendapatkan pemeriksaan kesehatan sejak program ini diluncurkan.
Selain itu, pemerintah juga mencatat kemajuan dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan, program FLPP telah terealisasi lebih dari 196 ribu unit dengan bunga KPR tetap 5 persen.
“Kalau rakyat masih membutuhkan, saya tambahkan lagi kuotanya. Tolong ditambahkan lagi kuotanya ya,” kata Ara kepada jajarannya.
Pemerintah juga memperkuat ekonomi desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang kini telah terbentuk di 83.132 titik di seluruh Indonesia. BPOM RI menyiapkan lebih dari 38.000 daftar obat untuk Apotek Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari pemerataan layanan kesehatan di tingkat desa.
Dari sisi investasi, Badan Pengelola Investasi Danantara mencatat realisasi investasi mencapai Rp 179,05 triliun pada semester I 2025. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Sjahrir, mengatakan 80 persen dana tersebut dialokasikan untuk proyek dalam negeri, termasuk energi hijau dan pengelolaan limbah.
“Indonesia tetap menjadi ‘salah satu rahasia terbaik dunia’ bagi investor, dengan alasan pertumbuhan yang kuat, inflasi yang rendah, dan populasi yang muda. Salah satu dari sedikit tempat yang menawarkan tidak hanya imbal hasil yang besar, tetapi juga keamanan yang besar,” tambah Pandu.
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menilai kebijakan efisiensi anggaran menjadi ciri utama pemerintahan Prabowo–Gibran. Menurutnya, hasil efisiensi digunakan untuk memperkuat program pro-rakyat seperti MBG, KDMP, Sekolah Rakyat, dan CKG.
“Kebijakan ini menunjukkan karakter ekonomi Presiden Prabowo: tidak ada rakyat yang ditinggalkan,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik dari The Prakarsa, Ah Maftuchan, menilai langkah efisiensi tersebut memperkuat disiplin fiskal dan pemerataan pembangunan daerah.
“Kebijakan ini menggeser paradigma belanja negara menjadi lebih produktif dan berdampak langsung pada rakyat,” katanya.
