HARIANSINARPAGI.COM | Kota Tangerang – Komite Suara Sipil bersama sejumlah organisasi mahasiswa menggelar aksi damai menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Aksi berlangsung di Kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Senin (10/11/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Puluhan peserta aksi membawa spanduk dan poster bertuliskan “Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional!”, “Pahlawan Tidak Menindas!”, dan “Copot Fadli Zon!” sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai melukai rasa keadilan sejarah bangsa.
Koordinator aksi, Aditya Nugraha, menegaskan bahwa langkah pemerintah untuk mengangkat Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan keadilan sejarah.
“Pemerintah seharusnya menghormati sejarah dan penderitaan rakyat, bukan justru memberikan kehormatan kepada sosok yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM, korupsi, dan pembungkaman kebebasan,” ujar Aditya dalam orasinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menambahkan, Soeharto bukan sosok yang layak dikenang sebagai pahlawan, melainkan sebagai peringatan agar kekuasaan tidak lagi dijalankan dengan cara otoriter dan koruptif.
“Kami tidak menolak sejarah Soeharto sebagai bagian dari perjalanan bangsa. Tapi mengangkatnya menjadi pahlawan sama saja dengan menutup mata terhadap luka yang ditinggalkan rezim Orde Baru,” tegasnya.
Menurut Aditya, pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto dapat menyesatkan pemahaman generasi muda terhadap sejarah Indonesia.
“Kami khawatir generasi muda akan diajarkan untuk melupakan pelanggaran HAM, pembungkaman pers, penculikan aktivis, dan praktik korupsi yang merajalela di masa Orde Baru. Padahal, semua itu adalah bagian penting dari pelajaran sejarah bangsa,” jelasnya.
Selain berorasi, para mahasiswa juga menggelar mimbar bebas dengan pembacaan puisi, lagu perjuangan, dan pernyataan sikap. Aksi berlangsung damai dan tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Aditya menegaskan, Komite Suara Sipil dan elemen mahasiswa akan terus mengawal isu ini serta menyerukan agar pemerintah menghentikan segala bentuk glorifikasi terhadap figur yang memiliki catatan pelanggaran terhadap rakyat.
“Kami berdiri di sini bukan sekadar menolak gelar itu, tapi menegaskan kembali bahwa bangsa ini tidak boleh lupa. Jangan biarkan sejarah dikaburkan oleh kepentingan politik. Gelar pahlawan bukan untuk mereka yang menindas, tapi untuk mereka yang berjuang demi rakyat,” katanya.
Menutup orasinya, Aditya menyerukan refleksi atas makna Hari Pahlawan.
“Hari Pahlawan bukan sekadar seremoni tahunan. Ini momentum untuk menegaskan bahwa pahlawan sejati adalah mereka yang menegakkan keadilan, menolak penindasan, dan berani mengatakan kebenaran. Soeharto bukan salah satu dari mereka,” pungkasnya.
Aditya menambahkan, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto justru mencederai makna Hari Pahlawan itu sendiri.
“Kami tidak akan mau berkompromi dengan penjahat HAM. Soeharto lebih pantas disebut penjahat HAM, bukan pahlawan,” tegasnya.
Aksi ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap Komite Suara Sipil yang menuntut pemerintah bersikap transparan dalam proses penetapan gelar Pahlawan Nasional serta memastikan mekanisme tersebut tidak digunakan untuk memutihkan masa lalu yang kelam.
Penulis : Supriyadi
