HARIANSINARPAGI.COM, TANGERANG | Proyek rehab pembangunan Pos Satpol PP Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, menuai sorotan dari Jaringan Pemberantas Korupsi (JPK), Selasa, 26 Mei 2026.
Proyek rehabilitasi yang dikerjakan oleh CV Ansori Konstruksi tersebut diketahui menelan anggaran sebesar Rp199.400.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Tangerang Tahun 2026.
Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, proyek rehab bangunan Pos Satpol PP itu dinilai cukup fantastis hingga menelan anggaran hampir Rp200 juta. Kondisi tersebut pun menjadi perhatian sejumlah pihak, termasuk JPK DPW Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat dikonfirmasi di lokasi pekerjaan, salah seorang pekerja yang enggan menyebutkan namanya mengaku bahwa proyek tersebut disebut milik seseorang berinisial Bos E. Ia juga menyebut mandor lapangan sedang tidak berada di lokasi.
“Kalau mandor lagi tidak ada di tempat, kalau kemarin ada. Proyek ini punya Bos E,” ujar pekerja tersebut singkat.
Ketua JPK DPW Banten, Muslik, S.Pd., SH, menilai penggunaan anggaran pada proyek tersebut harus mendapat pengawasan ketat, baik dari kontrol sosial maupun instansi terkait, guna menghindari dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Harus ada pengawasan yang ketat, baik dari kontrol sosial maupun instansi terkait. Jangan sampai ada dugaan kecurangan dalam pelaksanaannya. Bukan tidak mungkin pembelanjaan bahan material bisa dikurangi volumenya,” ujar Muslik, S.Pd., SH kepada wartawan, Selasa, 26 Mei 2026.
Tak hanya menyoroti anggaran, Muslik, S.Pd., SH juga menyinggung minimnya penggunaan alat pelindung diri atau K3 oleh para pekerja di lokasi proyek.
“Aneh memang, sekelas pekerjaan di lingkungan kecamatan saja masih tidak menggunakan K3. Apa pun alasannya, seharusnya K3 tetap digunakan. Terlebih ini berada di kantor kecamatan, yang semestinya menjadi contoh bagi yang lain, bukan malah terkesan ada pembiaran,” tegasnya.
Selain itu, JPK mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Kecamatan Legok, termasuk PPTK dan Camat Legok. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan.
“JPK sudah mencoba menghubungi PPTK maupun Camat Legok untuk melakukan konfirmasi, namun sampai saat ini belum ada jawaban. Mereka bungkam seolah bisu,” ungkap Muslik, S.Pd., SH.
Menindaklanjuti temuan tersebut, JPK DPW Banten berencana melayangkan surat resmi kepada Pemerintah Kecamatan Legok dalam waktu dekat guna meminta keterbukaan informasi terkait seluruh kegiatan dan mekanisme pelaksanaan proyek di lapangan.
“Dalam waktu dekat ini kami dari JPK akan segera mengirim surat resmi kepada Pemerintah Kecamatan Legok untuk meminta penjelasan terkait kegiatan dan mekanisme penerapan di lapangan. Hal ini untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (ML)
