Prabowo Bertolak ke Sydney untuk Bertemu PM Australia Albanese, Hanya Berkunjung Sehari

HARIANSINARPAGI.COM, Jakarta | Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Sydney, Australia dalam rangka kunjungan kenegaraan untuk pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri Anthony Albanese dan menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn.

Prabowo beserta rombongan terbatas bertolak menuju Sydney, Australia melalui Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, Selasa (11/11) siang pukul 12:00 WIB.

Adapun rangkaian agenda kunjungan kenegaraan Prabowo ke Sydney, Australia dalam waktu sehari itu akan fokus membahas kerja sama di berbagai bidang seperti perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia telah mencapai usia ke-76 tahun ini.
Secara historis dan geografis, Indonesia dan Australia telah menjalin hubungan kerjasama yang erat. Seiring berjalannya waktu, Indonesia dan Australia akan terus memperkuat kerja sama di berbagai bidang yang saling memberikan manfaat kedua belah pihak.

Kunjungan ini merupakan balasan atas kunjungan Albanese ke Indonesia pada bulan Mei lalu, sehari setelah ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Sydney yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Sebelum terbang ke Sydney, Prabowo melakukan rapat khusus di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta sebelum keberangkatan menuju Sydney bersama dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR Prof. Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam rapat khusus itu Prabowo membahas seputar instruksi kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi agar segera melakukan koordinasi lintas kementerian guna memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun 2025.