HARIANSINARPAGI.COM, KOTA TANGERANG – Nasib para pekerja proyek drainase di RW 07, Kelurahan Periuk Jaya, Kota Tangerang, menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai melalui APBD Kota Tangerang senilai Rp344.298.000,- itu ternyata belum membayarkan upah para tukangnya, hingga membuat masyarakat sekitar harus turun tangan membantu.
Akibat keterlambatan pembayaran tersebut, warga setempat terpaksa bergotong royong memberikan makan kepada para pekerja agar pekerjaan drainase tetap berjalan.
Salah satu perwakilan warga, Sugandi yang juga menjabat Ketua Forum RW Periuk Jaya, angkat bicara dengan tegas terkait kondisi tersebut.
“Ini bukan sekadar soal pekerjaan, tapi menyangkut keadilan dan nilai kemanusiaan. Para tukang sudah bekerja keras di lapangan, namun hak mereka justru diabaikan. Warga yang akhirnya turun tangan membantu memberi makan mereka,” ujar Sugandi, Jumat (18/7/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih memprihatinkan lagi, warga mengungkapkan bahwa para pekerja dalam proyek drainase itu sudah berganti.
“Ini beda tukangnya, yang kemarin juga sepertinya ga dibayar jadi berhentilah,” kata seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Sugandi membenarkan hal tersebut. Ia menyebut perwakilan kontraktor pelaksana, CV. Ananta Abadi Semesta, sulit dihubungi dan tidak pernah terlihat di lokasi proyek. Kondisi itu membuat komunikasi nyaris mustahil dilakukan, sementara pekerjaan tetap berjalan tanpa kepastian bagi para pekerja.
Ketua Forum RW tersebut mengungkapkan telah melaporkan kondisi ini kepada berbagai instansi terkait, mulai dari Lurah Periuk Jaya, Camat Periuk, Dinas PUPR Kota Tangerang, anggota DPRD, hingga Wakil Wali Kota.
Setelah adanya laporan, kontraktor pelaksana akhirnya mulai membayarkan sebagian hak para pekerja.
“Alhamdulillah, ada tanggapan, meskipun belum seluruhnya dibayarkan. Tapi ini menjadi catatan penting agar pemerintah mengevaluasi pelaksanaan proyek ini dan tidak lagi menunjuk kontraktor yang abai terhadap pekerja,” kata Sugandi.
Ia menegaskan, proyek yang menggunakan dana APBD seharusnya berada di bawah pengawasan ketat. Masyarakat berhak mengetahui penggunaan anggaran ratusan juta rupiah tersebut dan bagaimana pertanggungjawabannya di lapangan.
Hingga kini, menurut Sugandi, warga sekitar proyek masih menanggung beban moral dan materi untuk memastikan para pekerja tetap bisa makan dan proyek berjalan. Mereka berharap Pemerintah Kota Tangerang segera mengambil langkah tegas agar kejadian serupa tidak terulang.
Hingga berita ini disiarkan, Pihak Dinas PUPR Kota Tangerang belum merespon saat dihubungi oleh awak media melalui telepon.
Penulis : Supriyadi
