HARIANSINARPAGI.COM, TANGERANG | Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang mengadakan rapat evaluasi penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024. Acara ini berlangsung di Hotel Atria, Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, pada Kamis, 30 Januari 2025.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhamad Umar, menyampaikan bahwa rapat evaluasi ini bertujuan untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Evaluasi dilakukan secara berjenjang, diawali dengan evaluasi internal di tingkat KPU Kabupaten Tangerang, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi eksternal yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
“Setelah kami melakukan evaluasi internal, kami membutuhkan evaluasi eksternal demi perbaikan di masa yang akan datang,” ujar Umar saat memberikan sambutan di Hotel Atria.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tahapan pendaftaran pemilih, proses pemungutan suara, hingga penghitungan suara dan penetapan hasil. Umar menegaskan bahwa tujuan utama dari evaluasi ini adalah mengidentifikasi potensi kendala serta mencari solusi terbaik untuk menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu.
“Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi potensi kendala dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut,” tambahnya.
Lebih lanjut, Umar menekankan bahwa keberhasilan penyelenggaraan demokrasi bukan hanya tanggung jawab KPU, tetapi juga hasil kerja sama dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, rapat evaluasi ini juga menjadi wadah apresiasi bagi semua pihak yang telah berkontribusi dalam menciptakan proses demokrasi yang lebih baik.
“Keberhasilan ini bukan keberhasilan kami saja, tapi keberhasilan semua kalangan, masyarakat,” ucapnya.
Hasil dari rapat evaluasi ini nantinya akan menjadi bahan masukan berharga bagi KPU dalam merumuskan kebijakan serta strategi untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang. Dengan evaluasi yang komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan proses demokrasi di wilayah ini semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“Kami secara berjenjang akan melakukan evaluasi demi perbaikan penyelenggaraan demokrasi di masa yang akan datang,” pungkasnya. (Jumroni)
