HARIANSINARPAGI.COM, TANGERANG | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, terkait pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Pemeriksaan ini berlangsung pada Kamis (30/1/2025) di Kantor Pusat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Menurut Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, pemanggilan Kades Kohod merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021, PP Nomor 85 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021.
“Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil Kepala Desa Kohod untuk dimintai keterangan,” ujar Doni saat dikonfirmasi, Jumat (31/1/2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain Kades Kohod, KKP juga memeriksa 13 nelayan pada hari yang sama sebagai bagian dari penyelidikan lebih lanjut. Doni menambahkan bahwa pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan terhadap dua perwakilan nelayan dari Jaringan Rakyat Pantura (JRP) yang telah dilakukan pada 21 Januari 2025.
“KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Doni.
Ia juga menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan akan dipelajari lebih lanjut untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak lain yang terkait dalam kasus ini.
Diketahui, Arsin bin Asip sebelumnya menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengenai keberadaan pagar laut. Dalam perdebatan tersebut, Arsin bersikeras bahwa pagar laut yang terpasang di area pesisir pantai Alar Jimab dulunya merupakan lahan kosong yang sempat dijadikan kolam atau empang. Namun, akibat abrasi, lahan tersebut kini telah berubah menjadi bagian dari perairan laut.
Kasus ini terus menjadi perhatian, dan KKP berkomitmen untuk menegakkan regulasi guna memastikan pengelolaan ruang laut yang tertib dan adil.
(SENNY)
