Kapolri Perintahkan Tindakan Tegas Terhadap Debt Collector: Operasi Penertiban Premanisme Dimulai

Senin, 25 Maret 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANSINARPAGI.COM, Jakarta | Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan seluruh unit Reserse Kriminal di jajaran kepolisian untuk bertindak tegas terhadap praktik premanisme, khususnya yang dilakukan oleh debt collector atau yang dikenal sebagai ‘mata elang’. Instruksi ini diberikan langsung kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk segera melaksanakan operasi penertiban.

Dalam keterangan tertulis yang diberikan kepada wartawan pada tanggal 24 Maret 2024, Kapolri menegaskan bahwa setiap penemuan individu yang terlibat dalam praktik debt collector atau mata elang harus segera diamankan. Tindakan pemeriksaan badan dan penyitaan senjata tajam akan dilakukan jika ditemukan. Bagi mereka yang tidak ditemukan membawa senjata, Kapolri menginstruksikan untuk memanggil pihak leasing terkait dan memberikan penghimbauan agar tidak melakukan perampasan di jalan.

“Kami akan melakukan pendataan terhadap laporan polisi yang melibatkan debt collector dan menjadikannya atensi khusus dalam penanganan. Tangkap dan tahan mereka yang terlibat, termasuk pihak yang menyuruh, baik itu perseorangan atau perusahaan leasing,” ujar Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri juga menekankan pentingnya melaporkan kegiatan debt collector setiap hari ke Polres atau Polsek setempat untuk memastikan penegakan hukum yang efektif.

Himbauan Pengadilan: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menghimbau masyarakat untuk bertindak jika menemukan praktik debt collector. “Jika ada debt collector, masyarakat dihimbau untuk menggagalkan aksi mereka dan menyerahkan ke polisi terdekat,” tegasnya.

Menurut Kapolri, praktik yang dilakukan oleh debt collector tidak jauh berbeda dengan aksi begal, karena mereka melakukan pembegalan terang-terangan dengan mengatasnamakan debt collector atau leasing.

Regulasi Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan: Bank Indonesia telah mengatur syarat uang muka pembelian kendaraan bermotor melalui bank dengan Surat Edaran BI No. 15/40/DKMP tanggal 23 September 2013. Syarat tersebut adalah minimal 25% untuk kendaraan roda dua dan 30% untuk kendaraan roda tiga atau lebih untuk tujuan nonproduktif, serta 20% untuk tujuan produktif.

Baca juga:  Kapolres Metro Tangerang Kota Bagikan Buku Saku, Sikap Perilaku Netralitas Polri di Pemilu 2024

Kementerian Keuangan juga telah mengeluarkan peraturan yang melarang perusahaan leasing atau pembiayaan untuk menarik kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Undang-Undang Fidusia: Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 1999, Fidusia adalah proses pengalihan hak milik atas suatu benda dengan dasar kepercayaan, namun benda tersebut masih dalam penguasaan pihak yang mengalihkan. Fidusia biasanya dimasukkan dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor, dan pihak leasing wajib mendaftarkan setiap transaksi kredit di depan notaris.

Baca juga:  Polsek Panongan Laksanakan Pengamanan Kotak Suara Dan Logistik Di Kantor PPK Kecamatan Panongan

Perjanjian Fidusia melindungi aset konsumen, sehingga leasing tidak dapat serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar. Proses yang seharusnya terjadi adalah pihak leasing melaporkan ke pengadilan, yang kemudian akan mengeluarkan keputusan untuk menyita kendaraan dan melelangnya. Hasil penjualan kendaraan akan digunakan untuk membayar utang kredit kepada perusahaan leasing, dan sisanya akan diberikan kepada konsumen.

Kapolri menegaskan, jika kendaraan akan ditarik oleh leasing, konsumen harus meminta surat Perjanjian Fidusia. Jika surat tersebut palsu, konsumen dihimbau untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil kendaraan secara paksa di rumah merupakan tindak pidana pencurian, dan jika dilakukan di jalan, merupakan tindak pidana perampasan.

Penulis : Red

Berita Terkait

Parah!! Proyek Uditc Di Kecamatan Curug Diduga Memakai Kualitas Rendah
Agak Lain, Aksi May Day Menuntut Kesejahteraan Buruh di Tangerang Malah Disambut Begini
Hari Jadi Kecamatan Kelapa Dua Yang ke-17, BUKBER Dan Santunan Anak yatim-piatu
Aksi Dukung Lurah Sangiang Jaya, Warga Minta Lurah Tidak Mudah Terprovokasi
Ketua KOK dan Karang Taruna Kecamatan Sukamulya Siap “All Out” Dukung Pencalonan Maesyal Rasyid Sebagai Bupati Tangerang
Permintaan THR Honorer di Kabupaten Tangerang: Tahun Ini Pun Diharapkan
Pengurus FPI Kabupaten Tangerang Lakukan Kunjungan Resmi ke Kantor Bupati Tangerang
Surat Edaran PJ Bupati Tangerang Tak Digubris, THM MABORA Bar Buka Dibulan Ramadhan
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 14 Mei 2024 - 02:00

Parah!! Proyek Uditc Di Kecamatan Curug Diduga Memakai Kualitas Rendah

Rabu, 1 Mei 2024 - 12:06

Agak Lain, Aksi May Day Menuntut Kesejahteraan Buruh di Tangerang Malah Disambut Begini

Kamis, 4 April 2024 - 15:39

Hari Jadi Kecamatan Kelapa Dua Yang ke-17, BUKBER Dan Santunan Anak yatim-piatu

Jumat, 29 Maret 2024 - 14:47

Aksi Dukung Lurah Sangiang Jaya, Warga Minta Lurah Tidak Mudah Terprovokasi

Rabu, 27 Maret 2024 - 08:52

Ketua KOK dan Karang Taruna Kecamatan Sukamulya Siap “All Out” Dukung Pencalonan Maesyal Rasyid Sebagai Bupati Tangerang

Senin, 25 Maret 2024 - 11:58

Kapolri Perintahkan Tindakan Tegas Terhadap Debt Collector: Operasi Penertiban Premanisme Dimulai

Sabtu, 23 Maret 2024 - 12:54

Permintaan THR Honorer di Kabupaten Tangerang: Tahun Ini Pun Diharapkan

Sabtu, 23 Maret 2024 - 12:22

Pengurus FPI Kabupaten Tangerang Lakukan Kunjungan Resmi ke Kantor Bupati Tangerang

Berita Terbaru