HARIANSINARPAGI.COM, TANGERANG | Kepala Desa (Kades) Cicalengka, Kabupaten Tangerang, diduga menghindari audiensi dengan NGO Jaringan Pemberantasan Korupsi (JPK) yang ingin mempertanyakan penggunaan anggaran kegiatan tahun 2023-2024. Beberapa program yang dipertanyakan meliputi pembelian budidaya ikan, ayam kampung, belut, serta kambing, yang disebut memiliki nilai anggaran cukup besar.
Ketua NGO JPK DPW Banten, Muslik, S.Pd., mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Kades Cicalengka yang dinilai kurang transparan. Menurutnya, JPK datang untuk berdialog dan meminta kejelasan terkait realisasi program tersebut, namun Kades tampak enggan memberikan penjelasan lebih lanjut.
Saat dikonfirmasi, Kades Cicalengka menyatakan bahwa program-program tersebut masih berjalan, namun ia mengaku tidak mengetahui secara rinci lokasi pelaksanaannya karena dikelola oleh kelompok masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa saat itu sedang memiliki agenda lain di luar desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya minta maaf, sebenarnya saya ada rapat di luar. Mengenai budidaya tersebut, saya tidak tahu tempatnya karena dikelola oleh kelompok warga,” ujar Kades.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Kades sempat mengarahkan JPK untuk berkomunikasi dengan operator desa dan memberikan nomor kontaknya untuk informasi lebih lanjut. Namun, tak lama kemudian, Kades meninggalkan kantor desa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Ketua NGO JPK menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan anggaran desa.
“Kami hanya ingin meminta kejelasan agar masyarakat tahu bagaimana anggaran desa digunakan. Namun, yang terjadi justru Kades menghindari dialog,” ujar Muslik.
Selain menyoroti transparansi anggaran, JPK juga mencatat adanya bendera merah putih yang berkibar di halaman kantor desa dalam kondisi robek dan lusuh. Menurutnya, hal ini menunjukkan kurangnya perhatian terhadap simbol negara yang seharusnya dijaga dengan baik.
“Bendera sebesar itu saja dalam kondisi kurang layak, ini menunjukkan ada hal-hal kecil yang kurang diperhatikan,” tambahnya.
JPK berencana melayangkan surat resmi kepada instansi terkait untuk meminta audit terhadap program-program yang telah dilaksanakan di Desa Cicalengka.
“Kami akan bersurat secara resmi untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran, sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola desa yang bersih dan akuntabel,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kades Cicalengka belum memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan ini. (Yadi)
