HARIANSINARPAGI.COM, TANGERANG | Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Jaringan Pemberantas Korupsi (JPK) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Banten memberikan perhatian terhadap aksi protes yang dilakukan warga Kabupaten Tangerang pada Kamis, 7 November 2024.
Protes ini melibatkan warga dan ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Selembaran 2, Kecamatan Kosambi, yang turun ke jalan untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap jam operasional mobil tanah atau tambang. Masyarakat menilai bahwa mobil-mobil tambang tersebut sering beroperasi di luar waktu yang sudah ditetapkan, sehingga menimbulkan keresahan.
Muslik S.Pd, Ketua LSM JPK DPW Banten, menyampaikan pendapatnya mengenai kejadian ini. Menurut Muslik, aksi protes masyarakat tersebut menunjukkan ketidakpuasan terhadap penegakan aturan pemerintah terkait jam operasional truk tambang. Ia menambahkan bahwa kecelakaan yang disebabkan oleh truk-truk ini semakin memantik keresahan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Peraturan yang tidak dijalankan secara tegas dan adanya korban kecelakaan akibat truk tanah telah menimbulkan emosi masyarakat yang sulit dibendung,” kata Muslik.
Muslik juga menyampaikan harapannya agar Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian lebih terhadap masalah ini. Harapan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan pernyataan Presiden yang menekankan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan pemimpin harus siap melayani masyarakat.
Aksi protes ini dinilai oleh LSM JPK sebagai pengingat bagi pemerintah agar lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat, terutama dalam hal penerapan peraturan yang melibatkan transportasi tambang.
Menanggapi perkembangan situasi ini, Muslik mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya berencana mengirimkan surat resmi kepada pemerintah pusat agar dapat segera menyelesaikan persoalan ini guna menghindari gejolak yang lebih besar di masyarakat.
“Dalam waktu dekat, kami akan mengirim surat kepada Presiden untuk menghindari potensi gejolak yang lebih luas,” tutup Muslik.
Penulis : YADI
