DPRD Banten Sosialisasi Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Kuswarsa: Untuk Kesejahteraan Pekerja

Rabu, 23 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANSINARPAGI.COM, Kota Tangerang | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten turun langsung ke tengah masyarakat mensosialisasikan rancangan peraturan daerah (Raperda) pemerintah daerah provinsi Banten, terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

H. Kuswarsa S.Sos, anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Golongan Karya menjelaskan secara langsung ke masyarakat terkait dengan tujuan dan fungsi Raperda yang melindungi tenaga kerja di wilayah Provinsi Banten.

Dalam kesempatan sosialisasi yang digelar di Aula Kelurahan Sukarasa, Kota Tangerang pada 23 Juli 2025, Kuswarsa mengatakan pentingnya jaminan sosial pekerja, diantaranya berupa BPJS Ketenagakerjaan.

Dari tingkat pekerja di perusahaan besar atau pabrik serta industri yang ada, Kuswarsa juga mengingatkan hak pekerja di lingkungan rumah tangga, seperti Asisten Rumah Tangga.

Kuswarsa menegaskan,
Raperda ini bertujuan untuk mensejahterakan pekerja di wilayah Provinsi Banten, oleh karenanya dirinya turun langsung ke masyarakat agar masyarakat mengetahui dengan jelas sebelum Raperda ini disahkan.

Baca juga:  Mahasiswa dan Komite Suara Sipil Tolak Soeharto Diberi Gelar Pahlawan Nasional

“Raperda ini harus disosialisasikan, Jangan sudah jadi baru disosialisasikan,” Kata Kuswarsa, saat diwawancarai wartawan usai Sosialisasi.

Meski sudah ada Undang-undang jaminan sosial ketenagakerjaan, menurut Kuswarsa Peraturan Daerah di tingkat pemerintah daerah juga dibutuhkan untuk menindak para pengusaha nakal.

“Undang-undang sudah lama ada tentang ketenagakerjaan, untuk perlindungan tenaga kerja. Tapi kan ga masif, karena tidak ada perda. Sementara di daerah, pemerintah daerah untuk nertibin perusahaan kalau gada perdanya gak bisa.” Terang Kuswarsa.

Baca juga:  Pengelolaan Anggaran Kecamatan Jambe Diduga Tidak Transparan, NGO JPK Desak Audit Independen

‘Dibutuhkan untuk penindakan, nanti bila mana ada pengusaha yang bandel, ya mau ga mau kan hak-hak pekerja wajib mereka adakan, Bertujuan untuk mensejahterakan pekerja” sambung Kuswarsa dengan tegas.

Penulis : Supriyadi

Berita Terkait

Galian di Rumpin Kian Masif, Pengawasan Dipertanyakan
Proyek Turap di Pasir Bolang Disorot, Papan Proyek Baru Dipasang Setelah Jadi Temuan Awak Media
Proyek Saluran U-Ditch di Desa Pagedangan Disorot, Pekerja Diduga Abaikan Standar K3
Proyek Balai Warga Serdang Asri 3 Tuai Sorotan
Penataan Sekretariat RW 09 Bojong Nangka Jadi Sorotan, Diduga Tanpa Papan Proyek dan Abaikan K3
Proyek Paving Block Rp99 Juta di Desa Ciakar Disorot, Diduga Abaikan Standar Teknis dan Pengawasan
Proyek Pembangunan Saluran U-Ditch di Kampung Dangdang Disorot, Pekerja Diduga Tidak Menggunakan APD K3
Reses DPRD Banten, Rispanel Arya Ajak Masyarakat Aktif Kawal Program Pemerintah
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 1 Agustus 2026 - 18:00

Galian di Rumpin Kian Masif, Pengawasan Dipertanyakan

Selasa, 28 Juli 2026 - 18:15

Proyek Turap di Pasir Bolang Disorot, Papan Proyek Baru Dipasang Setelah Jadi Temuan Awak Media

Rabu, 15 Juli 2026 - 07:57

Proyek Balai Warga Serdang Asri 3 Tuai Sorotan

Rabu, 8 Juli 2026 - 14:12

Penataan Sekretariat RW 09 Bojong Nangka Jadi Sorotan, Diduga Tanpa Papan Proyek dan Abaikan K3

Selasa, 7 Juli 2026 - 14:00

Proyek Paving Block Rp99 Juta di Desa Ciakar Disorot, Diduga Abaikan Standar Teknis dan Pengawasan

Berita Terbaru

Pemerintahan

Galian di Rumpin Kian Masif, Pengawasan Dipertanyakan

Sabtu, 1 Agu 2026 - 18:00