DKPP Jatuhkan Sanksi Keras ke Ketua KPU soal Pelaporan Etik

Senin, 5 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANSINARPAGI.COM, JAKARTA | Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberlakukan sanksi terhadap Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait proses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Berikut rinciannya:

  1. Sanksi peringatan keras terakhir diberikan kepada Hasyim Asy’ari, Ketua KPU RI.
  2. Sanksi peringatan keras terakhir juga diberikan kepada anggota KPU RI lainnya, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin.
Baca juga:  AB Center Gelar Acara Rapat, DPC se-Kabupaten Tangerang, Konsolidasi Antar Pengurus.

Ada empat laporan yang diajukan kepada DKPP oleh Demas Brian Wicaksono, Iman Munandar B., PH Hariyanto, dan Rumondang Damanik. DKPP mengabulkan sebagian pengaduan tersebut.

DKPP memerintahkan KPU untuk menjalankan putusan ini dalam waktu maksimal 7 hari sejak pembacaan putusan. Selain itu, DKPP meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.

Dalam putusan ini, Ketua dan Anggota DKPP menyatakan bahwa Ketua dan anggota KPU terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Putusan ini dihasilkan pada rapat pleno tanggal 18 Januari 2024 oleh lima anggota DKPP.

Laporan pelapor menyoroti bahwa KPU membiarkan Gibran Rakabuming mengikuti proses tahapan pencalonan, yang dianggap melanggar prinsip kepastian hukum. DKPP menemukan bahwa tindakan KPU melanggar prinsip berkepastian hukum dan Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Baca juga:  Ingin Bersama PDIP, Helmy Halim Resmi Daftar ke Moncong Putih

Sanksi ini merupakan respons dari pelaporan terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang dianggap melanggar aturan terkait usia calon. Gibran mendaftar saat aturan KPU mensyaratkan calon minimal usia 40 tahun, yang kemudian diubah setelah proses pendaftaran dimulai.

Penulis : Red

Berita Terkait

Arief Wismansyah Disebut Paket Lengkap Maju Jadi Gubernur Banten
Ingin Bersama PDIP, Helmy Halim Resmi Daftar ke Moncong Putih
Said Iqbal Nyatakan Akan Terima Keputusan MK terkait Sengketa Pilpres
Anaknya Gagal Jadi Dewan, Kades Wanakerta Ngamuk Di Voice Not
Pilbup Tangerang, Warga: Tangerang Butuh Birokrat Religius Yang Merakyat
Rapat Pleno KPU Kabupaten Tangerang Diwarnai Ketidakpuasan Para Saksi
Tokoh Masyarakat Dapil 6 Desak KPU Kabupaten Tangerang Berlaku ‘Jurdil’
Dugaan Penggelembungan Suara Pileg di Tangerang, Pengamat: Harus Diusut Tuntas
Berita ini 16 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 9 Mei 2024 - 06:38

Arief Wismansyah Disebut Paket Lengkap Maju Jadi Gubernur Banten

Selasa, 30 April 2024 - 13:11

Ingin Bersama PDIP, Helmy Halim Resmi Daftar ke Moncong Putih

Minggu, 14 April 2024 - 21:12

Said Iqbal Nyatakan Akan Terima Keputusan MK terkait Sengketa Pilpres

Kamis, 7 Maret 2024 - 02:20

Anaknya Gagal Jadi Dewan, Kades Wanakerta Ngamuk Di Voice Not

Rabu, 6 Maret 2024 - 14:37

Pilbup Tangerang, Warga: Tangerang Butuh Birokrat Religius Yang Merakyat

Selasa, 5 Maret 2024 - 15:01

Rapat Pleno KPU Kabupaten Tangerang Diwarnai Ketidakpuasan Para Saksi

Selasa, 5 Maret 2024 - 12:53

Tokoh Masyarakat Dapil 6 Desak KPU Kabupaten Tangerang Berlaku ‘Jurdil’

Senin, 4 Maret 2024 - 17:24

Dugaan Penggelembungan Suara Pileg di Tangerang, Pengamat: Harus Diusut Tuntas

Berita Terbaru