KKP Periksa Kades Kohod Terkait Pagar Laut di Perairan Kabupaten Tangerang

Jumat, 31 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANSINARPAGI.COM, TANGERANG | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin bin Asip, terkait pemasangan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang. Pemeriksaan ini berlangsung pada Kamis (30/1/2025) di Kantor Pusat Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Menurut Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto Darwin, pemanggilan Kades Kohod merupakan bagian dari proses penegakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021, PP Nomor 85 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021.

Baca juga:  Sekolah Sehat, Masa Depan Cerah: Pemkab Tangerang Gelar Rakor Tim Pembina UKS/M

“Pada 30 Januari 2025, KKP telah memanggil Kepala Desa Kohod untuk dimintai keterangan,” ujar Doni saat dikonfirmasi, Jumat (31/1/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Selain Kades Kohod, KKP juga memeriksa 13 nelayan pada hari yang sama sebagai bagian dari penyelidikan lebih lanjut. Doni menambahkan bahwa pemeriksaan ini merupakan kelanjutan dari pemeriksaan terhadap dua perwakilan nelayan dari Jaringan Rakyat Pantura (JRP) yang telah dilakukan pada 21 Januari 2025.

Baca juga:  Tidak Terima Disebut Wajah Wajah Pungli, Seorang Jurnalis Laporkan "Kordi" Toko Obat ke Polisi

“KKP menegaskan bahwa seluruh proses ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna memastikan ketertiban dan ketaatan dalam pengelolaan ruang laut yang berkeadilan,” kata Doni.

Ia juga menyebutkan bahwa hasil pemeriksaan akan dipelajari lebih lanjut untuk menentukan langkah berikutnya, termasuk kemungkinan pemanggilan pihak lain yang terkait dalam kasus ini.

Diketahui, Arsin bin Asip sebelumnya menjadi sorotan setelah berdebat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid, mengenai keberadaan pagar laut. Dalam perdebatan tersebut, Arsin bersikeras bahwa pagar laut yang terpasang di area pesisir pantai Alar Jimab dulunya merupakan lahan kosong yang sempat dijadikan kolam atau empang. Namun, akibat abrasi, lahan tersebut kini telah berubah menjadi bagian dari perairan laut.

Baca juga:  Yayasan Pondok Kasih Luncurkan Program Pembelajaran Gratis untuk Anak-Anak di Kelurahan Binong

Kasus ini terus menjadi perhatian, dan KKP berkomitmen untuk menegakkan regulasi guna memastikan pengelolaan ruang laut yang tertib dan adil.

(SENNY)

Berita Terkait

Wartawan Korban Kriminalisasi Minta Brigadir Fhilip Hendrikus Pasaribu Diberikan Sanksi Berat
Ketum PWDPI Minta KPK Bongkar Dugaan Korupsi Subsidi Enerji 386 Triliun Per Tahun
Pinjam HP, Pakai Data Teman! Fitri Rugi Rp10 Juta Akibat Ulah Fauzan
Klarifikasi Resmi PT Sri Karya Sukses (SKS) Terkait Dugaan Pelanggaran
Modus Bobol Tembok Gegerkan Kampung Pengkolan, Pemilik Kontrakan Kecewa Berat
Kapolresta Tangerang bersama Kementrian KKP dan Forkopimda Provinsi Banten Cek Pembongkaran Pagar Laut
Polri Bongkar Tiga Kasus Besar Judi Online, Sita Aset Puluhan Miliar dan Ungkap Sindikat Internasional
Anugrah Prima,.SH Menyayangkan Statment Mantan PH Iwan yang Tidak Nyambung dengan Konteks Pelaporan
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 6 Februari 2025 - 03:10

Wartawan Korban Kriminalisasi Minta Brigadir Fhilip Hendrikus Pasaribu Diberikan Sanksi Berat

Rabu, 5 Februari 2025 - 09:42

Ketum PWDPI Minta KPK Bongkar Dugaan Korupsi Subsidi Enerji 386 Triliun Per Tahun

Senin, 3 Februari 2025 - 23:09

Pinjam HP, Pakai Data Teman! Fitri Rugi Rp10 Juta Akibat Ulah Fauzan

Jumat, 31 Januari 2025 - 21:28

KKP Periksa Kades Kohod Terkait Pagar Laut di Perairan Kabupaten Tangerang

Kamis, 23 Januari 2025 - 10:49

Klarifikasi Resmi PT Sri Karya Sukses (SKS) Terkait Dugaan Pelanggaran

Berita Terbaru