LPI Tantang Menteri Desa untuk Audit Total: Buktikan Transparansi Pengelolaan Dana Desa

Minggu, 2 Februari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HARIANSINARPAGI.COM, TANGERANG | Pernyataan kontroversial Menteri Desa mengenai peran LSM dan wartawan dalam pengawasan desa memicu reaksi keras. Dalam sebuah video yang beredar luas di grup WhatsApp, Menteri Desa mengungkapkan kekhawatirannya terkait interaksi antara kepala desa dengan LSM dan wartawan yang kerap mengunjungi desa-desa. Ia juga mengimbau agar kepolisian dan kejaksaan melakukan pengawasan lebih ketat terhadap pihak-pihak yang dianggap mengganggu kepala desa.

Pernyataan tersebut mendapatkan respons tajam dari Ketua Umum Laskar Pasundan Indonesia (LPI), Rohmat Hidayat. Ia menilai bahwa pernyataan Menteri Desa berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terkait peran LSM dan wartawan, yang selama ini berfungsi sebagai kontrol sosial untuk memastikan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan desa. Rohmat menegaskan, kepala desa tidak akan merasa terganggu jika mereka menjalankan pemerintahan secara bersih dan akuntabel.

Baca juga:  Cegah Kecelakaan Kereta Api Angkutan Lebaran 2024, Milton “ZERO ACCIDENT”

LPI kemudian menantang Kementerian Desa untuk membuktikan tuduhannya dengan melakukan audit total terhadap seluruh desa di Indonesia. “Jika memang tidak ada praktik korupsi, tidak ada alasan bagi kepala desa untuk merasa terintimidasi oleh LSM dan wartawan. Jika desa dikelola secara transparan dan sesuai aturan, mengapa harus takut diaudit?” tegas Rohmat pada Minggu, 2 Februari 2025.

LPI juga mengklaim memiliki berbagai data hasil investigasi yang menunjukkan adanya dugaan penyimpangan anggaran di beberapa desa. Organisasi ini menegaskan bahwa kehadiran LSM dan wartawan bukan untuk menekan, tetapi untuk memastikan dana desa digunakan dengan benar sesuai tujuannya.

Sebagai tindak lanjut, LPI menuntut klarifikasi dari Menteri Desa dan meminta adanya ruang dialog terbuka untuk membahas transparansi pengelolaan dana desa. Jika tidak ada tanggapan, LPI berencana mengajukan permintaan resmi untuk audit menyeluruh sebagai langkah konkret dalam memastikan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Baca juga:  Diduga dikerjakan tidak sesuai spesifikasi Proyek Betonisasi Di Cikupa, Kepala bidang Investigasi LSM Seroja Indonesia Angkat Bicara.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya melempar wacana, tetapi juga berani bertindak dengan melakukan audit total. Ini bukan sekadar perdebatan, tetapi soal kepercayaan publik terhadap tata kelola desa yang bersih dan transparan,” tutup Rohmat. (Yadi)

Berita Terkait

Kades Ranca Iyuh Tegaskan Komitmen Transparansi Usai Tak Hadir di Audiensi JPK
Kades Ranca Iyuh Mangkir dari Audiensi, Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran
Skandal Korupsi di Banten: Legislator Laporkan Mantan Penjabat Gubernur dan Bupati ke KPK
Skandal Pencairan Ganda Dana Desa di Tangerang, Ketua LSM Seroja Desak Copot Kepala DPMPD
Sekolah Sehat, Masa Depan Cerah: Pemkab Tangerang Gelar Rakor Tim Pembina UKS/M
Musrenbang Kecamatan Kelapa Dua Prioritaskan Pengembangan SDM dan Ekonomi
Warga Cikupa Wajib Tahu! Pengurusan Dokumen Kependudukan Kini Bisa Dilakukan di Kecamatan!
Polri Imbau Masyarakat Jaga Kamtibmas di Tengah Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg
Berita ini 14 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 13 Februari 2025 - 20:48

Kades Ranca Iyuh Tegaskan Komitmen Transparansi Usai Tak Hadir di Audiensi JPK

Kamis, 13 Februari 2025 - 13:42

Kades Ranca Iyuh Mangkir dari Audiensi, Publik Pertanyakan Transparansi Anggaran

Selasa, 11 Februari 2025 - 18:21

Skandal Korupsi di Banten: Legislator Laporkan Mantan Penjabat Gubernur dan Bupati ke KPK

Minggu, 9 Februari 2025 - 10:56

Skandal Pencairan Ganda Dana Desa di Tangerang, Ketua LSM Seroja Desak Copot Kepala DPMPD

Kamis, 6 Februari 2025 - 22:56

Sekolah Sehat, Masa Depan Cerah: Pemkab Tangerang Gelar Rakor Tim Pembina UKS/M

Berita Terbaru